Tangerang, Ditjen TPD - Perjanjian Kerja Sama (PKS) baru antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) disiapkan untuk memperkuat layanan registrar domain pemerintah periode 2025–2030. PKS ini akan menjadi pedoman operasional pengelolaan domain '.go.id' dan '.desa.id' sekaligus menyesuaikan kerja sama dengan perubahan kelembagaan dan kebijakan terbaru.
"PKS ini perlu segera disusun karena selain adanya reorganisasi di lingkungan Kemkomdigi, terdapat sejumlah aturan baru yang memengaruhi pengelolaan domain pemerintah. Inovasi teknologi, termasuk nama domain sebagai identitas digital, pada akhirnya harus memberikan kemanfaatan dan nilai tambah bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," ujar Direktur Aplikasi Pemerintah Digital, Yessi Arnaz, saat memimpin rapat penyusunan PKS antara PANDI dan Ditjen Teknologi Pemerintah Digital (TPD) di Kantor PANDI, Icon Business Park, BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (2/9/2025).
Menurut Yessi, draf PKS perlu diselaraskan dengan visi dan misi Ditjen TPD serta perkembangan kebijakan domain pemerintah. Kerja sama baru ini juga menjadi momentum untuk menata kembali pembagian peran dalam pengembangan aplikasi registrar, pengelolaan infrastruktur, serta penyediaan layanan pendukung nama domain.
Chief Operator Registry PANDI, Dwi Widiastuti, menyampaikan komitmen PANDI untuk melanjutkan kerja sama dengan Kemkomdigi sebagai registrar domain pemerintah. "Pada prinsipnya PANDI akan terus melanjutkan kerja sama dengan Kemkomdigi dalam pengelolaan domain pemerintah. PKS akan diperbarui sesuai dengan aturan baru yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang PSE Lingkup Publik," ungkapnya.
Dwi menjelaskan tidak seluruh ketentuan baru harus dituangkan secara rinci dalam PKS. Sebagian hal dapat diselesaikan melalui surat direktur maupun koordinasi teknis agar pelaksanaan kerja sama tetap fleksibel dan dapat menyesuaikan kebutuhan operasional.
Pengelola registrar Domain.go.id, Maykada Harjono, menyoroti salah satu perubahan penting dalam tata kelola domain pemerintah, yakni pemindahan pengelolaan domain '.desa.id' dari pemerintah desa kepada Dinas Kominfo setempat. "Salah satu urgensi pembaruan PKS adalah perubahan pengelolaan domain '.desa.id' dari pemerintah desa kepada Diskominfo. Penyelesaian domain yang expired dan pemutakhiran data registran juga perlu segera dilakukan bersama oleh PANDI dan Kemkomdigi," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa fasilitasi pengelolaan domain dapat diperkuat melalui penyediaan DNS server dan landing page. Di sisi lain, meningkatnya jumlah website desa yang tersisipi konten judi online juga perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan domain dan penguatan layanan pendukungnya.
Dari sisi infrastruktur, M. Shidiq Purnama, Chief Operating Officer PT Aidi Digital Indonesia, menyampaikan dukungan PANDI terhadap kebutuhan pemerintah. "Sebagai anak usaha PANDI, kami selain mendukung jalannya sistem registri juga dapat memberikan dukungan terhadap program pemerintah. Fasilitas infrastruktur PANDI dan bantuan teknis untuk sinkronisasi registri dapat diberikan sesuai kebutuhan," paparnya.
Dalam pembahasan draf, tim hukum PANDI memberikan sejumlah catatan dengan sebagian besar struktur PKS masih mengacu pada kerja sama sebelumnya dan diperbarui terutama pada rujukan regulasi. Spesifikasi teknis yang dicantumkan dalam PKS juga diposisikan sebagai rekomendasi server untuk mendukung operasional registrar, sehingga perpindahan infrastruktur dan aplikasi ke Kemkomdigi tidak mengubah spesifikasi tersebut. (Mhk)
